Infokom DPP PPNI - Mengaplikasikan arahan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuaan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah untuk meningkatkan kompetensi Perawat sekaligus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terus berlangsung.
Berkaitan itu PPNI) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong adanya dukungan pemerintah yang lebih luas terhadap peningkatan kompetensi tenaga keperawatan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang kini tengah diupayakan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Rohandi Baharuddin selaku Ketua DPW PPNI Kaltara mengatakan, dukungan pemerintah dibutuhkan agar pengembangan kompetensi Perawat tidak hanya bergantung pada kemampuan pribadi masing-masing tenaga keperawatan.
“Harapan kami tentu pemerintah bisa memberikan dukungan lebih luas. Pendidikan dan pelatihan Perawat ini penting karena pada akhirnya akan kembali kepada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkapnya, Minggu (27/9/2026), sesuai yang diliris radartarakan.jawapos.com.
Dikatakannya, PPNI Kaltara saat ini sedang mengupayakan MoU bersama Pemprov Kaltara. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka ruang dukungan terhadap pendidikan formal maupun berbagai pelatihan keperawatan.
“Kami sedang mengupayakan MoU dengan Pemerintah Provinsi Kaltara. Harapannya kerja sama ini bisa mendukung pendidikan formal maupun pelatihan bagi perawat,” Rohandi.
Ia menambahkan, peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal. Pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan juga dinilai penting bagi tenaga keperawatan.
“Jadi bukan hanya pendidikan formal. Pelatihan-pelatihan juga penting untuk meningkatkan kompetensi perawat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini,” ucapnya.
Disamping itu, PPNI Kaltara masih melakukan pembenahan data keanggotaan. Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIMK) PPNI, tercatat sekitar 4.068 anggota di wilayah Kaltara.
Namun, Rohandi menyebut angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan jumlah Perawat yang masih aktif. Sebab, data dalam sistem masih mencakup berbagai kategori anggota.
“Data di SIMK itu sekitar 4.068 orang. Tetapi data tersebut belum sepenuhnya diperbarui. Di dalamnya masih ada perawat aktif, akademisi, pensiunan, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Jadi memang perlu dilakukan pemutakhiran data,” terangnya.
Disampaikannya, bahwa pemutakhiran tersebut dinilai penting agar organisasi memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi tenaga keperawatan di Kaltara. Data yang valid juga diperlukan untuk memetakan kebutuhan tenaga, status kepegawaian hingga program peningkatan kompetensi.
“Dengan data yang lebih akurat, kami bisa mengetahui berapa jumlah Perawat aktif, bagaimana status kepegawaiannya dan apa kebutuhan mereka,” tuturnya.
Selain itu ditekankannya bahwa perhatian terhadap tenaga keperawatan tidak sebatas pada aspek pembiayaan pendidikan maupun pelatihan. Menurutnya, status kepegawaian dan kesejahteraan, termasuk bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), juga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
“Yang kami harapkan bukan hanya pembiayaannya yang jelas. Status, kesejahteraan dan peningkatan kompetensi tenaga P3K juga harus menjadi perhatian,” imbuhnya. (IR)
Sumber: Media online radartarakan.jawapos.com
