Infokom DPP PPNI - Pelayanan kesehatan yang terbaik semakin diperlukan oleh masyarakat, namun peran tenaga kesehatan semakin diutamakan.
Sehubungan itu Kabupaten Kepulauan Anambas hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Kekurangan nakes diperkirakan akan semakin terasa saat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa tipe C yang baru selesai dibangun mulai beroperasi.
Rumah sakit rujukan tersebut membutuhkan tenaga medis dalam jumlah besar, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga pendukung lainnya.
Sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, RSUD Tarempa nantinya akan melayani pasien dari berbagai kecamatan di Anambas. Dengan kapasitas dan jenis layanan yang lebih lengkap, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Di tengah kondisi kekurangan nakes tersebut, sejumlah tenaga kesehatan justru dilantik menduduki jabatan struktural di luar Dinas Kesehatan pada pelantikan pejabat yang digelar pekan lalu. Penempatan ini memicu perhatian karena dinilai tidak sejalan dengan latar belakang profesi mereka.
Beberapa tenaga kesehatan diketahui ditempatkan di kecamatan dan kelurahan, padahal sebelumnya berprofesi sebagai perawat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Adapun tenaga kesehatan yang kini menduduki jabatan struktural tersebut antara lain Feni Yurlina yang dimutasi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kute Siantan, Soni Ari Candra sebagai Sekretaris Kelurahan Tarempa, serta Agus Supriyadi sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Usman, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan.
“Akan dievaluasi kembali terhadap kinerjanya. Kita masih melihat kinerjanya, apalagi tidak sesuai dengan bidangnya. Sementara penyegaran dulu,” ujar Usman, Kamis (29/1), sesuai yang diliris kepri.batampos.co.id.
Menurut Usman, evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas penempatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Ia juga membuka peluang bagi para tenaga kesehatan tersebut untuk dikembalikan ke instansi kesehatan sesuai profesinya.
“Bisa dibalikkan lagi jika memang dibutuhkan tenaga kesehatan. Apalagi RSUD yang baru akan beroperasi. Nanti akan kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Usman mengakui, ketersediaan tenaga kesehatan di Anambas hingga kini masih sangat terbatas, terutama untuk tenaga dokter. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Ia menambahkan, dalam beberapa kali pembukaan seleksi CPNS maupun PPPK, formasi tenaga kesehatan, khususnya dokter, kerap sepi peminat bahkan tidak ada pendaftar.
“Kalau pembukaan lowongan, kita tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (IR)
Sumber : Media online kepri.batampos.co.id
