News Archive
- 17 Januari 2019 11:41:01 Upaya Kemenkes Untuk Pemenuhan Tenaga Ortotik & Prostetik
Infokom DPP PPNI - Ortotik prostetik merupakan ilmu yang mempelajari tentang pelayanan pengukuran, pembuatan, pengepasan alat bantu dan alat ganti anggota gerak tubuh manusia yang hilang atau disabilitas.
Pada saat ini kebutuhan akan tenaga kesehatan ortotik dan prostetik masih tinggi di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga kesehatan tersebut untuk memaksimalkan pelayan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan Kemenkes berupaya memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka melalui pelayanan ortopedi. Namun pelayanan itu perlu dimaksimalkan khususnya terkait jumlah tenaga kesehatan lulusan ortotik dan prostetik.
- 15 Januari 2019 11:19:49 Musim Haji 2019, Kemenkes Sudah Terima Calon Nakes
Infokom DPP PPNI - Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Puskeshaji) RI saat awal tahun 2019 ini sedang mencari para calon Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) yang akan ditugaskan ke Tanah Suci dalam operasional haji tahun 2019.
Berdasarkan data, kisaran 11.300 tenaga kesehatan (Nakes) yang mendaftar, Kemenkes akan menetapkan 1.800 Tenaga Kesehatan yang akan ditugaskan sebagai TKHI dan PPIH.
Untuk jumlah TKHI sebanyak 1.521 orang. Sedangkan PPIH Bidang kesehatan 306 orang, termasuk di dalamnya Tim Asistensi dan Manajerial. Terlihat memang belum ada penambahan petugas, masih sama seperti tahun 2018.
Kapuskeshaji Eka Jusup Singka menyatakan bahwa proses rekruitmen mengacu kepada Permenkes Nomor 3 tahun 2018 tentang Rekruitmen PPIH, TKHI dan TPK (Tenaga Pendukung Kesehatan).
- 13 Januari 2019 10:54:04 Ini Hasil Program Kerja Kemenkes RI Untuk Masyarakat
Infokom DPP PPNI - Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, pada 4 tahun terakhir ini untuk melaksanakan program kesehatan bagi masyarakat. Mulai dari peningkatan kondisi kesehatan masyarakat, keberadaan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan JKN nampak terlihat secara statistik.
Sehubungan dengan kondisi kesehatan masyarakat, misalnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal itu tercantum dalam RPJMN 2015-2019.
Dari tahun 2015 cakupan terus meningkat dari 78,43% menjadi 80,61% (2016). Di tahun 2017, sampai dengan Desember menjadi 83,67%. Kemudian perNovember 2018, menjadi 73,50% ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan bersalin di Fasyankes.
- 12 Januari 2019 16:20:13 PPNI Peduli Permasalahan Jabatan Fungsional Perawat
Infokom DPP PPNI - Regulasi yang mengatur Jabatan fungsional Perawat adalah Permenpan no 25 tahun 2014 yang merupakan peraturan pengganti terhadap pengaturan Permenpan No 94 tahun 2001.
Permenpan no 25 telah di implementasikan selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan implementasi di lapangan didapatkan beberapa permasalahan antara lain : Angka kredit terlalu tinggi, Pemberlakuan pengakuan pembelajaran lampau (PPL) bagi lulusan D4 keperawatan, dan pemberlakuan uji kompetensi yang dibatasi tahun 2016.
Selain itu, unsur pendidikan Magister dan Doktor yang belum tercantum dalam lampiran serta pengangkatan pertama golongan III a menjadi konsideran untuk dilakukan revisi.
- 09 Januari 2019 11:34:06 Kemenkes & BPJS Kesehatan Sepakati Perpanjangan RS Belum Terakreditasi
Infokom DPP PPNI - Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek bersama dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris telah menyepakati perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi, agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat.
Pelaksanaan kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan.
Sebenarnya akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945.