RAPAT PEMBAHASAN RAPB PPNI TAHUN 2019 <p> <a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a> <p style="text-align: justify;">Infokom DPP PPNI-Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam 3 hari ini (21-23/12/2018) menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PPNI, bertempat di Hotel Ibis Tamarin Jakarta. Rapat RAPB dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPNI yang diwakili oleh Drs. Husain, SKM, dan diikuti oleh Ketua Mejelis Kolegium Keperawatan Prof Acir Yani, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Perawat (BBHAP) PPNI Muhammad Siban, para Ketua Bidang dan Departemen DPP PPNI, Korwil II Jawa Wawan Hernawan, Korwil III Awan Dramawan (Bali, NTB, NTT), Korwil IV Natalansyah (Kalimantan), dan Korwil V Fajrillah (Sulawesi).</p> <p style="text-align: justify;">Ketua Umum DPP PPNI, Harif Fadhillah dalam pembukan acara menyampaikan bahwa Rapat RAPB ini adalah kali ke-3 yang diselenggarakan DPP PPNI dan merupakan hal yang sangat penting. "Mengapa ini penting? Sebagai sebuah organisasi besar yang juga dihadapkan pada pertanggungjawaban  aspek finansial, maka kita harus dapat mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknyanya dalam bentuk pelaksanaan program kerja yg efektif dan memenuhi kebutuhan khalayak anggota kita"</p> <p style="text-align: justify;">Harif juga menyampaikan dalam hal pengelolaan keuangan seperti diamanatkan pada ART PPNI pasal 82 ayat (4) yang menyatakan bahwa "audit keuangan eksternal dilakukan oleh akuntan publik sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode guna keperluan pengawasan". "saya telah bicarakan dengan Bendahara Umum, bahwa kita berencana setahun sekali diadakan audit oleh akuntan publik. Mengapa baru bisa tahun 2019, karena saat ini kita sudah punya sistemnya. Kedepan kita juga perlu melakukannya terhadap DPW, DPD, dan DPK, karena semua tingkatan perlu mempertanggungjawabkan anggaran yang didapatkan dari anggota. DPP akan melakukannya terlebih dahulu. Saya ingin sipapun pimpinannya di masa mendatang, kita perlu buat penataan sistem. RAPB juga bagian dari pelaksanaan sistem yang kita kembangkan, dimana program kerja kita harus terukur.</p> <p style="text-align: justify;">Harapannya RAPB kali ini bisa dirumuskan lebih baik lagi dalam konteks desain dan substansinya, dan program-programnya dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini, jika tidak bisa seluruhnya, ya sebagian atau sepertiganya, namun harus ada target ukurannya. Hasil rapat RAPB akan di plenokan untuk duputuskan.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan pelantikan saudara Abdul Rakhmat sebagai Ketua Departemen Organisasi DPP PPNI menggantikan saudara almarhum M Ilyas (RA).</p> <p> </p> </p>

RAPAT PEMBAHASAN RAPB PPNI TAHUN 2019

Infokom DPP PPNI-Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam 3 hari ini (21-23/12/2018) menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PPNI, bertempat di Hotel Ibis Tamarin Jakarta. Rapat RAPB dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPNI yang diwakili oleh Drs. Husain, SKM, dan diikuti oleh Ketua Mejelis Kolegium Keperawatan Prof Acir Yani, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Perawat (BBHAP) PPNI Muhammad Siban, para Ketua Bidang dan Departemen DPP PPNI, Korwil II Jawa Wawan Hernawan, Korwil III Awan Dramawan (Bali, NTB, NTT), Korwil IV Natalansyah (Kalimantan), dan Korwil V Fajrillah (Sulawesi).

Ketua Umum DPP PPNI, Harif Fadhillah dalam pembukan acara menyampaikan bahwa Rapat RAPB ini adalah kali ke-3 yang diselenggarakan DPP PPNI dan merupakan hal yang sangat penting. "Mengapa ini penting? Sebagai sebuah organisasi besar yang juga dihadapkan pada pertanggungjawaban  aspek finansial, maka kita harus dapat mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknyanya dalam bentuk pelaksanaan program kerja yg efektif dan memenuhi kebutuhan khalayak anggota kita"

Harif juga menyampaikan dalam hal pengelolaan keuangan seperti diamanatkan pada ART PPNI pasal 82 ayat (4) yang menyatakan bahwa "audit keuangan eksternal dilakukan oleh akuntan publik sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode guna keperluan pengawasan". "saya telah bicarakan dengan Bendahara Umum, bahwa kita berencana setahun sekali diadakan audit oleh akuntan publik. Mengapa baru bisa tahun 2019, karena saat ini kita sudah punya sistemnya. Kedepan kita juga perlu melakukannya terhadap DPW, DPD, dan DPK, karena semua tingkatan perlu mempertanggungjawabkan anggaran yang didapatkan dari anggota. DPP akan melakukannya terlebih dahulu. Saya ingin sipapun pimpinannya di masa mendatang, kita perlu buat penataan sistem. RAPB juga bagian dari pelaksanaan sistem yang kita kembangkan, dimana program kerja kita harus terukur.

Harapannya RAPB kali ini bisa dirumuskan lebih baik lagi dalam konteks desain dan substansinya, dan program-programnya dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini, jika tidak bisa seluruhnya, ya sebagian atau sepertiganya, namun harus ada target ukurannya. Hasil rapat RAPB akan di plenokan untuk duputuskan.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan pelantikan saudara Abdul Rakhmat sebagai Ketua Departemen Organisasi DPP PPNI menggantikan saudara almarhum M Ilyas (RA).