Government - Parliament Agrees bill Nursing
At the closed meeting that took place, agenda and content Title Nursing bill previously reimbursed by the Ministry of Health became the Bill of nursing and midwifery.
The workshop starts from exposure to the health minister about the fundamental reasons why the Ministry of Health to replace the bill into the bill Nursing Nursing and midwifery. She believed that nurses and midwives is separate profession but still took the basic education of nursing midwife, namely basic nursing as much as 3 SKS.Dilahan nurses and midwives work together.
Minister also commented on the proposal of the council of nursing. Council in different countries is an independent institution, except in siangapura and Malaysia, where in both these countries who do register nurse is government. Besides Minister explained to the Commission IX of the Council of medicine in Indonesia.
"The medical council independent, autonomous, appointed by the president put on the state budget. Council functioning national registers. The authority is the authority of the government. If the permanent council is formed, it is necessary to better consideration ", said Minister of Health.
In addition to listening to the views of the Minister of Health, meeting also presents an overview of all the factions in the Commission IX of the proposed Bill to replace the Ministry of Health Nursing Nursing and midwifery Being bill. All factions agreed that RUUKeperawatan made independently without any additional midwifery and midwives substance. Even the House of Representatives Commission IX to encourage midwives to have their own law.
The Government through the Minister of Health agreed that the bill Midwifery made yourself after seeing acclamation Commission IX, which wants a separate bill dibuan Nursing and Midwifery separate from the bill. But the Minister of Health asked the Commission IX assurance that the bill of health workers was also discussed in conjunction with the Bill of Nursing. The attitude of the Minister of Health legowo, all fractions appreciate the attitude of the Minister of Health.
PPNI which has been struggling to escort Bill Nursing in Commission IX by Prof. Achir Yani express deep gratitude on the approval of the bill by the Minister of Health Nursing and IX. "What we must guard this time is the substance of the Nursing Act itself which will be discussed by the Ministry of Health and the Parliament, not to harm the nurse," as described by Prof. Achir Yani.
Dr. Nova, chairman of the Committee of Nursing bill also admitted very pleased with the results of the working meeting today and he expects in the future 2x siding forward, the bill is already in Legalized Nursing Nursing to become law.
DIM next agenda is the discussion between the Parliament and the Government through the Nursing Bill Committee between the Government and the Commission IX.
Let us guard kept the bill of Nursing ...
Post : 14 September 2016 21:59:04, Read : 2240
Related News
- 18 Februari 2020 09:29:57 HIMPONI Sukses Gelar RAKERNAS Tahun 2020
Infokom DPP PPNI - Upaya terus dijalankan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) dalam menerapkan pembinaan dan evaluasi terhadap ikatan dan himpunan keperawatan.
Demi melaksanakan ketentuan yang telah disepakati yang juga menjadi program kerjanya, Himpunan Perawat Onkologi Indonesia (HIMPONI) menggelar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di Hotel Pomelotel, Jakarta, 14-16 Februari 2020.
Pada kesempatan ini Masfuri selaku Ketua DPP Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri mewakili Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah untuk memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut.
- 17 Februari 2020 09:30:54 DPP PPNI Terima Kunjungan Peneliti Asal Jepang
Infokom DPP PPNI - Eksistensi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) selama ini menjadi salah satu sarana dalam upaya mengembangkan bidang keperawatan secara nasional maupun internasional.
Dalam berbagai kesempatan, DPP PPNI senantiasa berbagi pengetahuan dan pengalaman, sekaligus sebagai bagian bentuk implementasi dari salah satu misi PPNI yakni membangun jejaring luas dan efektif dalam melaksanakan peran organisasinya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, S.Kp.,SH.,M.Kep.,MH menerima kunjungan dari Kelompok Peneliti dari berbagai Universitas yang berasal dari Jepang di Graha PPNI, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
- 12 Februari 2020 10:40:23 IPEMI Memanfaatkan Penguatan Kelembagaan Yang Dimilki DPP PPNI
Infokom DPP PPNI - Persatuan dan kesatuan antar semua komponen dalam tubuh PPNI merupakan aset yang tak ternilai harganya. Demikian juga sinergisitas antara Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) dengan ikatan dan himpunan yang ada didalamnya harus terus dipelihara dan dipastikan berjalan berkesinambungan.
Melalui bentuk perhatian dan memberikan solusi terbaik, yang dilakukan DPP PPNI selama ini terhadap permasalahan yang dialami oleh ikatan dan himpunan keperawatan merupakan realisasi dari bagian upaya pembinaan.
Upaya untuk saling mendukung dan saling menguatkan, telah dirasakan bersama oleh DPP PPNI dan Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) dalam menggerakan roda organisasi agar tetap sejalan dengan peraturan organisasi, regulasi, dan kebijakan PPNI. Dalam periode kepengurusan 2015-2020 ini, PPNI telah merumuskan 4 misi atau arah kebijakan organisasi, salah satunya adalah melakukan penguatan kepengurusan pada setiap level termasuk badan dan kelembagaan organisasi, tak terkecuali penguatan kelembagaan IPEMI menuju yang lebih baik lagi. Kami (DPP PPNI) berharap agar kehadiran ikatan dan himpunan semakin dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak termasuk masyarakat, anggota, dan Pemerintah, demikian ditegaskan Rohman Azzam, Ketua DPP Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi PPNI melalui pesan tertulisnya, Selasa (11/2/2020).
- 11 Februari 2020 15:48:01 Direktur Kesehatan Keluarga, Kemenkes RI : Inginkan IPEMI Lebih Eksis Lagi
Infokom DPP PPNI - Keberadaan ikatan dan himpunan keperawatan yang merupakan badan kelengkapan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) diharapkan dapat menunjang pelayanan kesehatan secara optimal.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI selalu konsisten melakukan pembinaan dalam rangka penguatan peran ikatan dan himpunan agar keberadaannya senantiasa memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan pelayanan kesehatan di tanah air.
Dengan adanya pembinaan secara terus menerus yang hingga kini diterapkan oleh DPP PPNI, diharapkan akan memberikan perubahan yang signifikan di kemudian hari, terutama yang saat ini ikatan dan himpunan keperawatan yang masih belum banyak berkontribusi kepada pemerintah maupun masyarakat.
- 10 Februari 2020 15:57:47 DPP PPNI Resmi Lantik PP IPEMI Periode 2019-2024
Infokom DPP PPNI - Pembinaan dan pengembangan terhadap ikatan dan himpunan keperawatan yang merupakan badan kelengkapan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI secara kontinyu memberikan arahan dalam pembinaan, pengembangan sekaligus memonitor dan mengevalusi kepada 25 ikatan dan himpunan keperawatan yang sudah terbentuk.
Dalam upaya tersebut, Sekretaris III DPP PPNI Ahmad Eru Saprudin, M.Kep, Sp.Kom mewakili Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, S.Kp.,SH.,M.Kep.,MH untuk menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (PP IPEMI) periode 2019-2024.
- 06 Februari 2020 12:05:06 DPP PPNI Terus Berupaya Membantu Proses Validasi STR Online
Infokom DPP PPNI - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) tetap komitmen membantu anggotanya untuk mendapatkan pelayanan Surat Tanda Registrasi (STR) yang menjadi kebutuhan esensial mereka.
STR Perawat merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun.
Penerbitan STR secara online sudah memasuki tahun kedua di tahun 2020 ini, dimana proses validasinya melibatkan semua Organisasi Profesi termasuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
- 04 Februari 2020 15:58:06 DPP PPNI Gelar MONEV Ikatan dan Himpunan Keperawatan Pusat
Infokom DPP PPNI - Salah satu misi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah melakukan penguatan kepengurusan pada setiap level termasuk badan dan kelembagaan organisasi. Monitoring dan evaluasi (Monev) ikatan dan himpunan ini merupakan implementasi dari misi tersebut.
Abdul Rakhmat, ketua panitia kegiatan Monev dalam pembukaan acara tersebut menyampaikan dasar kegiatan. “Kegiatan ini dilandasi pasal 58 ART PPNI yang menyatakan bahwa Ikatan dan atau Himpunan memiliki tugas pokok membina anggota dan pengembangan profesi dalam kekhususannya serta memberikan masukan kepada PPNI dalam menentukan kompetensi kekhususan dimaksud. Jadi, dalam rangka meningkatkan tugas pokok Ikatan dan Himpunan itulah maka Monev ini dilakukan,” tegas Abdul Rakhmat.
Lebih lanjut dikatakannya,“kami juga menginginkan dalam kegiatan ini akan didapatkan laporan kinerja tahunan ikatan dan himpunan yang disampaikan kepada PPNI, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan laporan dalam Munas PPNI”.
- 23 Januari 2020 09:55:35 Relawan PPNI Lakukan Kerja Bakti, Masyarakat Berterima Kasih
Infokom DPP PPNI - Kondisi rumah warga dan lingkungan pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang terjadi 1 Januari 2020, perlu mendapatkan perhatian bersama.
Kepedulian terhadap sesama yang terdampak banjir bandang, masih terus dilakukan oleh rekan-rekan relawan DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang ada di Provinsi Banten, terutama aksi kemanusian relawan dari DPD PPNI Lebak dan Tangerang Selatan dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.
Selesai terlaksananya kerja bakti membersihkan rumah-rumah dan fasilitas lainnya, yang dilakukan relawan perawat PPNI dan mahasiswa keperawatan pada hari Minggu (19/1/2020), mempunyai dampak baik bagi masyarakat korban banjir, terlebih apresiasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Sukarame, Kecamatan Sajira Asep Sahrudin.
- 22 Januari 2020 10:07:22 Jelang Putusan Pengadilan, DPP PPNI & BBH PPNI Inginkan Perawat DA Dibebaskan
Infokom DPP PPNI - Konsistensi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) dalam memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota perawat yang menghadapi kasus hukum tetap berlanjut.
Sebagai bagian dari bentuk pembelaannya, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah bersama para pengurus Badan Bantuan Hukum (BBH) DPP PPNI melakukan koordinasi dalam membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian kasus hukum yang terjadi.
Nampak hadir dalam pertemuan ini Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi, Ketua BBH DPP PPNI Muhamad Siban, Sekretaris BBH DPP PPNI Maryanto, dan para tim Penasehat Hukum BBH PPNI lainnya.
- 21 Januari 2020 10:04:44 KEMENDAGRI & ADINKES Dukung DPP PPNI Atas Pronas OVON
Infokom DPP PPNI - Melalui berbagai upaya telah dilakukan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) untuk mewujudkan program nasional One Village One Nurse (OVON) agar dapat terimpelementasi sekaligus terealisasi dengan baik.
Demi mewujudkan agar program tersebut berjalan sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, saat pertemuan pada Senin (25/11/2019) lalu di Graha PPNI, maka DPP PPNI melanjutkan kembali beraudiensi dengan pihak terkait dan berkompeten.
Kali ini Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) yang merupakan organisasi Asosiasi yang didirikan untuk memenuhi aspirasi dan partisipasi Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia, bersama pihak Departemen Dalam Negeri RI, sebagai mediasi untuk mendiskusikan dalam menyempurnakan program OVON tersebut.