Infokom DPP PPNI - Kontribusi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam memperbanyak pembentukan Badan Penanggulangan Bencana (Bapena) di setiap DPW PPNI.
Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah bersama Pengurus DPP PPNI lainnya, termasuk Pengurus Bapena PPNI Pusat terlibat melantik Pengurus Bapena diberbagai wilayah Indonesia.
Keberadaan Pengurus Bapena di 32 DPW PPNI diperlukan untuk melayani dan membantu bila terjadi bencana yang tidak diinginkan, namun penting pula dioptimalkan peran maupun kompetensinya.
“Tujuan utamanya adalah agar daerah semakin responsif, semakin memiliki kekuatan atau penguatan di dalam mitigasi bencana, semakin mandiri di dalam pertolongan bencana,” terang Ati Suryamediawati setelah mengikuti podcast Channel Nurse Station (CNS) di Graha PPNI, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Menurut Ketua Bapena PPNI Pusat bahwa mandiri itu artinya punya kompetensi dan kesiapsiagaannya. Selanjutnya yang penting juga adalah bagaimana masyarakat mengenal atas penanganan bencana secara awal sedini mungkin.
Berkaitan dengan terbentuknya Bapena diberbagai daerah, maka diinginkannya untuk tetap menjaga kompetensi dengan baik, selain ada hal-hal lain yang menjadi perhatian juga.
Diungkapkan yang pertama perlunya dinaguna jiwa kepedulian, yang kedua dibangun kompetensi dan mental model setiap kita diperbaiki bagaimana membangun pemikiran, jiwa dan kemampuan motorik dipadukan dalam penanganan bencana.
“Jadi artinya setiap daerah itu sudah siap untuk bagaimana pertolongan bencana, hanya barangkali bagaimana kesiapan dirinya untuk terjun langsung ke wilayah bencana,” kata Ati Suryamediawati.
“Bagaimana dia bisa berkoordinasi dan harmonisasi dengan badan-badan lain, baik dalam maupun di luar keperawatan,” lanjutnya.
Selanjutnya, sehubungan dengan upaya yang harus dilakukan Bapena di daerah yaitu melalui pendekatan atau kerja sama dengan pihak terkait, maka hal itu perlu untuk dilakukan dan ditingkatkan.
Disampaikannya, bahwa yang pertama dimungkinkan untuk melaksanakan MoU dengan pihak terkait di wilayah masing-masing, dan yang kedua, Perawat itu harus terbiasa menempatkan diri atas kesadaran perannya dan memahami apa yang telah ditugaskan kepada dirinya.
Pada saat sekarang ini dikatakannya, ada banyak institusi-institusi pemerintah, misalkan BNPB, Basarnas, Tagana, PMI dan sebagainya yang juga penting untuk saling bersinergi tangani bencana.
Untuk itulah diharapkannya kepada Pengurus Bapena di daerah agar dapat masuk atau pendekatan kepada masing-masing stakeholder, disamping Bapena masuk ke dalam klaster kesehatan, maka kehadiran Bapena itu dapat eksis diwilayahnya, sehingga pihak lain dapat memahami apa saja peran dan tugas Perawat saat menghadapi bencana.
Dijelaskan Ati Suryamediawati bahwa stakeholder tersebut bukan sebagai saingan bagi Perawat, tapi justru untuk saling berkoordinasi dalam mengatasi bencana.
Disampaikannya juga, seringkali Perawat dalam bekerja dengan setulus hati memberikan bantuan pada korban bencana namun muncul prasangka yang kurang baik dari profesi lain, dikarenakan Perawat melaksanakan pekerjaan mereka dan lain sebagainya, akibat ketidakjelasan komunikasi koordinasi dan informasi.
“Padahalkan Perawat itu punya sifat kekaryaan sendiri, itu yang harus ditunjukkan ke teman-teman profesi lain, bahwa identitas profesionalnya terus dimunculkan,” imbuhnya. (IR)
