Infokom DPP PPNI - Demi memperjuangkan haknya, maka tenaga kesehatan secara bersama-sama menuntut hak maupun keadilan kepada pihak terkait.
Berkaitan itu ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati, Senin (27/10/2025). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian setelah diberhentikan secara mendadak sejak Februari 2025 lalu.
Para tenaga kesehatan mengaku kecewa karena surat pemberhentian tidak pernah mereka terima secara resmi. Informasi pemutusan kerja hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh pihak puskesmas tempat mereka bekerja.
“Kami tidak tahu apakah ini diberhentikan sementara atau permanen. Kami hanya diberi tahu lewat WA, tanpa surat resmi. Kami hanya ingin kejelasan,” ujar salah satu tenaga kesehatan yang ikut dalam aksi, Senin siang, sesuai yang diliris metrodaily.jawapos.com.
Berdarkan pantauan di lapangan, para tenaga kesehatan sudah memadati halaman Kantor Bupati sejak pagi. Mereka membawa spanduk dan menyalakan lilin sebagai simbol perjuangan dan harapan agar aspirasi mereka didengar.
Namun hingga malam hari, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu tak kunjung menemui para tenaga kesehatan.
Sekitar pukul 21.30 WIB, massa aksi masih bertahan di lokasi, menolak bubar sebelum mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
“Kami tidak akan pulang sebelum Pak Bupati datang menemui kami. Kami butuh kepastian, bukan janji,” seru salah satu peserta aksi melalui pengeras suara.
Dalam aksinya, para tenaga kesehatan meminta pemerintah daerah segera memberi kepastian hukum atas status mereka. Mereka menegaskan bahwa sebagian besar dari mereka telah bekerja bertahun-tahun sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di puskesmas dan fasilitas kesehatan Tapteng.
“Kami sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba diberhentikan tanpa surat resmi, tanpa kepastian. Ini bukan soal gaji, tapi soal penghargaan terhadap pengabdian,” ujar seorang nakes dari Kecamatan Barus.
Sebagian di antara mereka bahkan membawa anak kecil saat aksi berlangsung, menandakan beratnya tekanan ekonomi pasca pemberhentian.
Massa berharap Bupati Masinton segera membuka dialog terbuka dan memberikan solusi, bukan sekadar janji atau pernyataan melalui bawahannya. (IR)
Sumber : Media online metrodaily.jawapos.com
