Infokom DPP PPNI - Kesiapsiagaan masyarakat bersama pemerintah dan pihak terkait menghadapi bencana alam sudah diwujudkan.
Sehubungan itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar simulasi tanggap darurat gempa bumi dan tsunami berskala nasional. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi potensi bencana besar, termasuk gempa megathrust yang dapat memicu tsunami di pesisir barat Sumatera.
Simulasi yang berlangsung pada 21 Agustus 20XX ini disimulasikan seolah-olah terjadi gempa bermagnitudo 8,9 di perairan barat daya Kota Pariaman, dengan kedalaman 20 kilometer. Guncangan kuat disusul peringatan tsunami dari BMKG, yang berdampak di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Pariaman. Dalam skenario tersebut, gelombang tsunami mencapai ketinggian 3 hingga 10 meter dan menerjang daratan sejauh lebih dari 30 kilometer.
Dalam simulasi tanggap darurat gempa Sumatera Barat ini, klaster kesehatan menjadi fokus utama. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menegaskan, aspek kesehatan selalu menjadi kebutuhan vital dalam setiap bencana mulai dari penanganan korban luka, pengelolaan jenazah, pencegahan penyakit menular, hingga dukungan kesehatan mental bagi masyarakat terdampak.
“Kesiapan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, serta logistik obat-obatan harus berjalan cepat, tepat, dan efisien,” ungkap salah satu pejabat kesehatan yang memimpin kegiatan tersebut, sesuai yang diliris blitarkawentar.jawapos.com.
Selain melatih kemampuan teknis, simulasi ini juga menjadi wadah pembelajaran lintas sektor. Tidak hanya petugas medis, tapi juga BPBD, Basarnas, PLN, PDAM, dan berbagai lembaga pendukung ikut terlibat dalam proses tanggap darurat terpadu.
Dalam skenario latihan, Dinas Kesehatan segera menugaskan tim IMT Mobile dan PSC 119 menuju lokasi terdampak untuk melakukan triase dan penanganan awal korban. Berdasarkan laporan di lapangan, ratusan korban luka membutuhkan pertolongan cepat, sementara fasilitas kesehatan banyak yang mengalami kerusakan.
Untuk memperkuat penanganan medis, Dinas Kesehatan mengerahkan tiga tim medis tambahan dan mengaktifkan sistem koordinasi antarinstansi. Tim RHA (Rapid Health Assessment) juga diterjunkan ke tiga wilayah terdampak untuk menilai kondisi fasilitas pelayanan kesehatan. Dari total 60 fasilitas yang terdampak, sebagian besar rumah sakit dilaporkan tidak dapat beroperasi optimal akibat kerusakan struktural dan keterbatasan daya listrik.
“Segera turunkan tim tambahan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi terdampak,” tegas salah satu koordinator lapangan dalam laporan radio internal Dinas Kesehatan.
Setelah evaluasi cepat, Gubernur Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat bencana. Langkah ini disertai dengan aktivasi Health Emergency Operation Center (HEOC) atau Pusat Kendali Operasi Kedaruratan Kesehatan.
Dengan status tersebut, semua sumber daya kesehatan dikerahkan, termasuk tenaga cadangan kesehatan (TCK) yang disebar melalui sistem informasi digital. Tim rumah sakit utama seperti RSUP M. Djamil dan RS Universitas Andalas juga mendirikan rumah sakit lapangan untuk menangani korban.
BMKG dan instansi terkait memastikan komunikasi lintas lembaga berjalan lancar. PDAM dan PLN turut menyalurkan bantuan air bersih dan listrik darurat ke rumah sakit terdampak. Subklaster kesehatan lingkungan memeriksa kualitas air agar tetap layak digunakan oleh pasien dan tenaga medis.
Seiring berjalannya waktu, simulasi tanggap darurat gempa Sumatera Barat memasuki fase evaluasi. Tim Basarnas dan DVI melakukan evakuasi serta identifikasi korban meninggal, sementara subklaster kesehatan reproduksi, gizi, dan kesehatan jiwa mulai memberikan pelayanan di pos pengungsian.
Beberapa kasus seperti diare di lokasi pengungsian langsung ditangani oleh tim medis dan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Setelah seluruh indikator penanganan krisis kesehatan terpenuhi, HEOC melaporkan bahwa situasi berhasil dikendalikan. (IR)
Sumber : blitarkawentar.jawapos.com
