Infokom DPP PPNI - Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi dari dukungan tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang profesional.
Ruang widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kamis (26/2/2026), tampak berbeda. Dari balik layar seminar virtual, Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Bapelkum Semarang, memandu pendampingan sebagai coach bagi para perawat dan tenaga medis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Agenda itu bukan sekadar memenuhi tahapan Pelatihan Dasar CPNS, tetapi menjadi ruang refleksi kolektif tentang bagaimana layanan kesehatan adaptif dan berperspektif HAM dapat ditumbuhkan dalam praktik keseharian.
Kegiatan yang difasilitasi melalui jejaring Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Mataram itu menghadirkan sepuluh peserta dari RSUP Hasan Sadikin Bandung. Mereka menyampaikan rancangan aktualisasi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, etika profesi, serta prinsip penghormatan terhadap hak pasien. Dalam dinamika diskusi, gagasan inovatif muncul, menandai tumbuhnya kesadaran baru bahwa pelayanan medis bukan sekadar tindakan klinis, melainkan juga praktik kemanusiaan.
Anis Salamah Pertiwi, CPNS yang ditempatkan di poli hemodialisa, menawarkan media edukasi pasien terkait proses kanulasi AV Shunt. Inovasi ini dirancang untuk meminimalkan kecemasan pasien sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap prosedur yang dijalani. “Edukasi adalah bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk mengetahui,” ujar Anis dalam paparannya, disambut apresiasi para mentor dan coach, sesuai yang diliris suarabaru.id.
Gagasan lain datang dari Nisrina Nabila Heryana yang memperkenalkan program Gemas atau Gerakan Mencegah MARSI (medical related skin injury) pada pasien anak. Ia menekankan pentingnya pencegahan cedera kulit akibat tindakan medis sebagai bagian dari perlindungan hak anak atas keselamatan dan kenyamanan dalam perawatan. Perspektif HAM, menurutnya, harus dimulai dari detail tindakan sehari-hari.
Sementara itu, Puspa Nurcahyati, CPNS penempatan di MICU, mempresentasikan inovasi pengkajian dekubitus menggunakan braden scale untuk efektivitas penyelamatan pasien. Pendekatan berbasis instrumen ini bukan hanya meningkatkan akurasi klinis, tetapi juga memastikan pasien dalam kondisi kritis tetap mendapatkan perlindungan hak atas pelayanan bermutu dan tanpa diskriminasi.
Dr. Muh Khamdan dalam sesi coaching menekankan bahwa pelayanan kesehatan adaptif mensyaratkan sensitivitas terhadap konteks sosial pasien. “Berperspektif HAM berarti memahami pasien sebagai subjek bermartabat, bukan objek tindakan medis,” tuturnya. Ia juga mendorong peserta untuk memikirkan aspek hak kekayaan intelektual atas inovasi yang dirancang, agar gagasan tersebut memiliki keberlanjutan dan perlindungan hukum.
Pelibatan widyaiswara Bapelkum dalam ekosistem pelatihan Kementerian Kesehatan melalui Bapelkes Mataram menunjukkan komitmen kolaboratif lintas sektoral. Sinergi ini mempertemukan pendekatan hukum, administrasi publik, dan praktik klinis dalam satu meja diskusi. Di sinilah nilai Pancasila menemukan relevansinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab diterjemahkan ke dalam standar pelayanan konkret. (IR)
Sumber: Media online suarabaru.id
