Infokom DPP PPNI - Upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam memastikan pemerataan tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat semakin diwujudkan.
Ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan menjadi salah satu faktor utama dalam merealisasikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah tenaga yang tersedia, tetapi harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Kesehatan, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan melalui metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) yang terintegrasi dengan platform SatuSehat SDMK.
Perencanaan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan secara sistematis dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra).
Melalui pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga kesehatan tidak lagi ditentukan berdasarkan perkiraan, tetapi dihitung berdasarkan beban kerja nyata pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hasil perencanaan akan lebih objektif, terukur, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Standar Kebutuhan Minimal dan Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes). Kedua metode tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan peta kebutuhan SDMK yang lebih komprehensif.
Salah satu penguatan dalam perencanaan SDMK adalah integrasi data melalui platform SatuSehat SDMK. Sistem ini akan menghimpun data tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri.
Melalui dashboard perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai ketersediaan, distribusi, jenis profesi, hingga kebutuhan tenaga kesehatan di setiap wilayah secara lebih akurat. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemerataan tenaga kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan berkeadilan.
Digitalisasi data melalui SatuSehat SDMK juga menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy), sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola SDM kesehatan di daerah. (IR)
Sumber : Media online dinkes.sultengprov.go.id melalui Tim Medis Farmalkes dan SDMK
