Infokom DPP PPNI - Memberikan arahan maupun penyampaian informasi terkini telah direalisasikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kepada setiap pengurus yang membutuhkan.
Sehubungan hal itu, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah diwakili Bendahara Umum DPP PPNI Aprisunadi didampingi Pengurus DPP PPNI lainnya menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus DPD PPNI Kota Palangka Raya dan DPD PPNI Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Aprisunadi dalam arahan mengatakan pentingnya peran Perawat untuk dioptimalkan dengan cara berkontribusi dalam program pemerintah melalui sinergitas PPNI dengan pemerintah setempat.
Diinginkannya, profesi Perawat dapat mengisi peluang-peluang di sektor pemerintahan, badan-badan pemerintahan ataupun sektor lainnya yang strategis, termasuk legislatif sehingga nantinya dapat turut andil dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada sesama profesi Perawat.
Doktor Keperawatan ini juga menyampaikan upaya-upaya PPNI yang telah dilakukan pasca UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 disahkan, termasuk penjelasan keberadaan Pusbangdiklat PPNI yang terakreditasi A.
Diungkapkannya sebelum UU Kesehatan berlaku, selama itu PPNI mengeluarkan dana untuk membantu proses pembuatan atau pengurusan STR bagi anggotanya sehingga dapat mempercepat prosesnya, namun saat ini sudah dikelola pihak terkait sehingga sepertinya menimbulkan kendala-kendala yang dihadapi anggota.
Untuk itulah dirinya berharap agar pengurus PPNI tetap kompak dan bersatu serta dapat melayani anggota dengan baik dan tulus, meskipun UU Kesehatan sudah berlaku.
“Kami dari DPD PPNI Kota Palangka Raya, yang jelas hari ini kami sangat senang bisa berkunjung ke DPP PPNI, diterima dengan baik dan kami merasa nyaman,” ucap Budi Paryanto usai silaturahmi di Graha PPNI Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Dijelaskannya, memang tujuan ke kantor DPP PPNI yang pertama saling silaturahmi, yang berasal dari daerah kepada para pengurus yang ada di PPNI Pusat.
Selanjutnya yang Kedua, tujuan kedatangannya ingin mendapatkan penguatan berkaitan dengan keorganisasian melalui konsultasi, terutama tentunya mendapatkan pencerahan tentang UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
“Ya mungkin bagi beberapa kawan masih kebingungan dan menjadi tanda tanya seperti apa yang sebenarnya,” ungkap Budi Paryanto.
“Kami ingin mendapatkan pencerahan yang lebih baik, dimana langsung dari Bidang Hukum DPP PPNI, sehingga kami yang dari daerah bisa nantinya menjawab, apabila ditanya oleh kawan-kawan anggota, dan dapat memberikan penjelasan yang betul-betul jelas seta bermanfaat,” lanjutnya.
Selanjutnya, juga berkonsultasi tentang beberapa hal mengenai keuangan, keorganisasian, sehingga nantinya dalam menjalankan organisasi PPNI di tingkat DPD merasa lebih mantap dan lebih baik lagi melayani anggota.
“Sehingga DPD PPNI Kota Palangka Raya nantinya bisa betul-betul melayani anggota dengan maksimal, dan anggota merasa bermanfaat terhadap keberadaan DPD PPNI khususnya di Kota Palangka Raya,” terangnya.
Jadi hal ini menurutnya positif sekali, walaupun memang jaraknya itu jauh dari Kota Palangka Raya untuk datang ke DPP PPNI.
“Kami membawa beberapa wakil ketua. Harapan saya, kawan-kawan yang wakil ketua di DPD Kota Palangka Raya yang dibawa kesini punya semangat baru,” tegasnya.
Disampaikannya punya semangat baru, dikarenakan hadir di DPP dan bertemu dengan para Pengurus DPP PPNI telah mendapatkan penjelasan yang sangat berguna pada tingkat DPD, kemudian nantinya kami dapat bekerja lebih maksimal dan lebih melayani kepada anggota.
“Sehingga manfaat dari anggota menjadi organisasi PPNI itu betul-betul dirasakan manfaatnya. Jadi tidak semata-mata atau tidak sia-sia saja menjadi anggota, kalau tidak merasakan manfaatnya,” terangnya.
Adapun harapannya setelah kunjungan ini dapat menyampaikan kembali kepada anggota di daerah agar PPNI tetap kompak dan maju organisasinya.
“Tentunya bagi anggota merasakan memiliki organisasi PPNI ini dan bangga dengan organisasinya, sehingga kita semua baik itu pengurus dan anggota kompak, serta PPNI bisa maju,” tutupnya.
Sementara itu Elvina selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menambahkan, bahwa selain silaturahmi ini juga sekaligus berkonsultasi yang berkaitan dengan UU Kesehatan dan kebijakan yang berlaku.
“Bersilahturahmi dengan DPP PPNI sekaligus berkonsulatasi dan berkoordinasi mengenai perkembangan organisasi PPNI setelah terbitnya UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023,” jelas Elvina.
“Bagaimana ke depannya organisasi PPNI ini, bagi kami di Kabupaten sangat memerlukan informasi tersebut,” sambungnya.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar organisasi PPNI tetap berjalan seperti biasa dan organisasi PPNI dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh anggotanya dan masyarakat di Kabupaten Kapuas.
Informasi yang telah diterima dikatakannya berkaitan mengenai pengelolaan organisasi maupun kode etik legal, juga bidang diklat dan juga banyak informasi lainnya, selanjutnya semuanya sudah dicatat.
“Tadi sekretaris sudah mencatat dan kami simpulkan, dan nantinya hal itu akan kami sampaikan kepada pengurus lain maupun anggota di Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (IR)
