Infokom DPP PPNI - Mengimplementasikan atas amanat AD/ART Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan penguatan organisasi sudah dilakukan secara berkesinambungan oleh badan kelengkapan PPNI.
Sehubungan hal itu, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah diwakili Jasmen Ojak Haholongan selaku Ketua Departemen Hukum dan Perundang-undangan DPP PPNI menyampaikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia (HIPMEBI).
Umi Aisyiyah selaku Ketua Pengurus Pusat (PP) HIPMEBI melibatkan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah (PW) HIPMEBI seluruh Indonesia menggelar Rakernas secara daring dan luring di Aula lantai 7 RSUD Budhi Asih, DKI Jakarta, Minggu (5/11/2023).
Turut hadir Ketua DPW PPNI DKI Jakarta Jajang Rahmat Solihin dan Iyar Syamsiar selaku Kabid Keperawatan RSUD Budhi Asih.
“Jadi karena ini kaitannya dengan RAKERNAS, tentu PPNI sebagai induk organisasi memberikan arahan kepada HIPMEBI sebagai badan kelengkapan PPNI,” terang Jasmen Ojak Haholongan Nadeak di RSUD Budhi Asih.
Berkaitan dengan arahannya, dikatakannya bahwa bagaimana RAKERNAS ini sebagai forum untuk merumuskan berbagai hal, yaitu terkait program kerja untuk ke depannya.
Kemudian untuk selanjutnya, juga di dalam program kerja itu menyepakati apa saja yang menjadi isu-isu terkini, salah satunya menyikapi terkait dengan UU Kesehatan No 17 tahun 2023.
Hal penting yang lain, menurutnya agar HIPMEBI juga mengembangkan kompetensi kekhususannya itu dan juga nanti menyikapi isu-isu perkembangan terkini, seperti yang juga disampaikan Prof Elly selaku Guru Besar Ilmu Keperawatan Medikal Bedah.
Selain itu disampaikannya, bagaimana mengakomodir standar kompetensi itu dapat menyikapi terkait dengan perkembangan dunia teknologi saat ini seperti melalu Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) ataupun pengembangan e-Rekam Medis dan sebagainya.
“Ini perlu dijadikan sebagai bahan utama dulu dari HIPMEBI untuk dirumuskan di dalam program program kerjanya,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua PP HIPMEBI Umi Aisyiyah di sela-sela kegiatan juga menyampaikan bahwa RAKERNAS HIPMEBI kali ini diikuti oleh seluruh Pengurus Pusat HIPMEBI dan 15 Pengurus Wilayah (PW) HIPMEBI di Indonesia yang sudah terbentuk.
“Adapun tema RAKERNAS HIPMEBI adalah Penguatan Program Kerja HIPMEBI Melalui Peluang dan Tantangan di Era Undang Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023,” jelas Umi Aisyiyah.
Diterangkannya, HIPMEBI mengambil topik tersebut dikarenakan sudah adanya regulasi baru tentang UU Kesehatan dan perlunya menyikapi hasil produk pemerintah itu yang harus dilaksanakan walaupun turunannya belum ada.
“Tapi setidaknya kita mengenali dulu regulasi yang ada di pemerintah, dimana pengurus di provinsi harus bisa mengadaptasikan diri dengan regulasi yang baru ini,” ucapnya.
Diterangkannya juga, bahwa maksud dan tujuan kegiatan RAKERNAS ini sebagai upaya dalam melaksanakan AD/ART PPNI, dan tentunya melalui kegiatan ini berharap Pengurus HIPMEBI dapat menyepakati hasil dari program kerja.
Ditambahkannya, mengingat bahwa HIPMEBI sebagai badan kelengkapan PPNI melalui SK nya, maka kami punya tugas untuk melakukan pengembangan ilmu dan praktik keperawatan medikal bedah.
Tadi juga telah disampaikan oleh Pengurus DPP PPNI, bahwa kita harus bersinergi, berkoordinasi dengan ikatan dan himpunan yang ada dibawah PPNI.
Umi Aisyiyah berharap setelah memiliki program kerja untuk dapat dilaksanakan baik di tingkat pengurus pusat maupun provinsi, seperti juga tadi yang dipesankan oleh Pengurus DPP PPNI bahwa dengan memiliki program kerja tersebut yang dapat mampu dilaksanakan atau direalisasikan.
Adapun hal yang berkaitan dengan penambahan jumlah pengurus wilayah, juga sudah menjadi targetnya bersama Sekretaris PP HIPMEBI Tri Endah P dan Pengurus lainnya.
“Ke depanya kita punya target, minimal 60 persen dari semua provinsi di Indonesia sudah bergabung dengan Pengurus Pusat HIPMEBI, jadi kita masih punya peluang bagi Perawat di provinsi lain untuk dapat bergabung dengan HIPMEBI,” harapnya.
Kegiatan RAKERNAS HIPMEBI telah berakhir dan berjalan dengan baik berkat arahan Sutanto yang dipercaya sebagai ketua panitia pelaksana. (IR)
