Infokom DPP PPNI - Komitmen Pemerintah Indonesia melalui pihak terkait dalam melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat terus diwujudkan.
Untuk itulah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono mengorkestrasi percepatan penyelesaian sejumlah isu strategis di sektor kesehatan guna mendukung terwujudnya visi Manusia Indonesia Unggul.
Upaya tersebut dibahas Menko PMK Sugiono bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam pertemuan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, (6/10/2026).
Pada pertemuan tersebut, Sugiono menyinergikan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yang dinilai membutuhkan percepatan dalam pelaksanaannya.
Salah satu fokusnya yakni penyiapan skema Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan layanan kesehatan lanjutan, termasuk aspek pencegahan dan penanganan.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat langkah preventif dalam penanggulangan Tuberkulosis (TB), serta meningkatkan kapasitas dan infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di berbagai wilayah.
"Implementasi dan penganggaran program kesehatan perlu ditata dan diprioritaskan sesuai kebutuhan utama, terutama untuk mendukung program prioritas Presiden dan pelayanan dasar masyarakat. Setiap kebutuhan anggaran perlu disertai perencanaan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ungkap Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima dan diliris tvrinews.com, Rabu (7/10/2026).
Adapun pemenuhan tenaga medis turut menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya melalui penataan sistem pendidikan dokter spesialis untuk mendorong pemerataan distribusi tenaga kesehatan hingga ke daerah.
Selain itu, Sugiono juga mengawal penataan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar semakin inklusif. Pemerintah juga mendorong percepatan Rencana Induk Bidang Kesehatan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem nasional.
“Sinkronisasi pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu dipastikan, termasuk untuk tenaga kesehatan, RSUD, dan program kesehatan prioritas,” pungkasnya. (IR)
Sumber: Media online nasional.tvrinews.com
